WALHI Bongkar Jaringan Modal Asing dan Lingkar Kekuasaan yang Terindikasi Sebabkan Kahurtla

Gardaanimalia.com - Pemilik perusahaan dengan titik api di konsesinya terindikasi dekat dengan lingkar kekuasaan. WALHI tuntut negara bongkar struktur penguasaan lahan yang menyebabkan karhutla berulang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menerbitkan kajian terbaru yang menunjukkan bahwa 50 persen titik panas terindikasi berada di areal kerja perusahaan kehutanan dan perkebunan sawit, sebagian bersinggungan dengan kawasan konservasi.

WALHI mempublikasikan kajian bertajuk “Siapa di Balik Api?” di Jakarta, Rabu (14/10). Kajian ini disusun berdasarkan analisis gabungan data spasial berakurasi tinggi dengan penelusuran struktur kepemilikan, pengurus, pemegang saham, dan pemilik manfaat akhir.

“Menghentikan karhutla tidak cukup dengan memadamkan api ketika kebakaran meluas atau menjatuhkan sanksi kepada satu perusahaan pemegang izin. Cek saja perusahaannya. Jika terbukti, langsung lakukan penegakan hukum,” kata Koordinator Pengkampanye WALHI, Uli Arta Siagian.

Hasil kajian tersebut mengidentifikasi lima sosok yang memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo Subianto.

Tokoh-tokoh seperti Iwan Bomba, Aburizal Bakrie, Edhy Prabowo, Widjono Hardjanto, dan Benny Pangbin terhubung dengan tiga entitas korporasi yang terindikasi terlibat dalam karhutla.

Iwan Bomba, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, dikenal sebagai pengusaha batu bara. Namanya terhubung dengan kasus karhutla melalui jaringan bisnis kelompok usahanya, Bomba Group, yang menaungi perusahaan kelapa sawit PT Golden Blossom Sumatra di Sumatera Selatan.

Aburizal Bakrie, pemilik Grup Bakrie, menaungi PT Monrad Intan Barakat (MIB) di Kalimantan Selatan. Bakrie dekat dengan pemerintah pusat sebagai anggota Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Di konsesi PT MIB, sekitar 146 titik panas tercatat dan kebakaran terpantau langsung oleh Tim WALHI Kalimantan Selatan.

Sementara Edhy Prabowo, Widjono Hardjanto, dan Benny Pangbin merupakan elite politik Partai Gerindra dan TKN. Ketiganya terhubung dengan PT Kiani Lestari.

Perusahaan tersebut beroperasi sebagai pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sepanjang karhutla, perusahaan ini memiliki 88 titik panas di wilayah konsesinya.

Rumah Satwa yang Hangus dalam Jaringan Bisnis Karhutla

Kajian WALHI tidak merinci data kawasan konservasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan maupun ancaman terhadap pelestarian satwa.

Namun, kajian tersebut menyoroti PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), salah satu perusahaan yang terhubung dengan jaringan bisnis internasional. RAPP terafiliasi dengan APRIL/RGE Group yang berpusat di Singapura.

Berdasarkan hasil pemantauan WALHI Riau dan analisis spasial, kebakaran hutan terjadi di areal kerja PT RAPP Estate Sungai Mandau sekitar 71,9 hektare. Area tersebut mencakup hutan rawa dan kawasan greenbelt yang berbatasan langsung dengan sungai.

“Kerusakan ekosistem akibat kebakaran di areal kerja PT RAPP juga turut mengancam keberlangsungan satwa dilindungi, salah satunya harimau sumatera. Pasalnya, lokasi tersebut merupakan kawasan transisi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu (GSKBB),” tulis WALHI dalam laporan mereka.

WALHI mencatat karhutla di konsesi PT Arara Abadi mengancam konservasi di Riau. Perusahaan ini terafiliasi dengan APP/Sinar Mas Group yang juga berkedudukan di Singapura.

Kajian menemukan 616,3 hektare lahan terbakar, di dalam maupun luar izin perusahaan. Area terbakar di dalam konsesi berjarak sekitar 400 meter dari “plang informasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT). WALHI juga melaporkan penanaman akasia di lahan yang terbakar pada 17 Mei 2026.

Dengan menyoroti jaringan perusahaan internasional dan tokoh politik dekat kekuasaan, WALHI menuntut agar negara membongkar struktur penguasaan lahan dan jaringan kekuasaan yang menyebabkan karhutla berulang.

Mereka menilai, karhutla harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang meraup keuntungan ekonomi terbesar secara struktural, alih-alih masalah teknis.

“Selama pertanggungjawaban berhenti pada entitas operasional, aktor yang mengendalikan dan menikmati manfaat dari penguasaan lahan berisiko tetap luput dari penegakan hukum,” terang Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring.